Sejarah Penjajahan Yang Ada di Indonesia Merdeka

Sejarah Penjajahan Yang Ada di Indonesia Merdeka

Sejarah Penjajahan Yang Ada di Indonesia Merdeka

Onlinecheapestpricecytotec – Saat era ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dianya menjadi kemampuan ekonomi serta politik di pulai Jawa sesudah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini sudah jadi kemampuan utama di perdagangan Asia semenjak awal 1600-an. Tapi pada era ke-18 mulai meningkat minat untuk terlibat dalam politik pribumi di pulau Jawa untik tingkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal.

Akan tetapi korupsi, manajemen yang jelek serta pertarungan ketat dari Inggris (East India Company) menyebabkan runtuhnya VOC mendekati akhir era ke-18. Pada tahun 1796, VOC pada akhirnya bangkrut dan dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Mengakibatkan, harta serta VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Akan tetapi, saat Perancis menempati Belada pada tahun 1806 serta 1815, harta itu dipindahkan ke tangan Inggris. Sesudah kekalahan Napoleon di Waterloo ditetapkan jika sejumlah besar lokasi Nusantara kembali pada tangan Belanda.

Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Dua nama menonjol menjadi arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 saat Belanda dikuasai oleh Perancis serta, ke-2, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 saat Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat serta daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang dikenal juga menjadi residensi) yang di pimpin oleh seseorang pegawai negeri sipil Eropa – yang dijelaskan residen – yang dengan cara langsung adalah bawahan dari – serta mesti melapor pada – Gubernur Jenderal di Batavia. Beberapa residen ini bertanggungjawab atas beberapa perihal di residensi mereka, termasuk juga permasalahan hukum serta organisasi pertanian.

Raffles meneruskan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi serta skema administrasi di Jawa. Dia mengenalkan pajak tanah di Jawa yang bermakna jika petani Jawa mesti membayar pajak, kurang lebih nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, pada pihak berwenang. Raffles sangat tertarik dengan budaya serta bhs Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satunya karya akademis pertama yang topiknya pulau Jawa. Akan tetapi, reorganisasi administrasinya yang diaplikasikan Raffles juga bermakna meningkatnya intervensi pihak asing di penduduk serta ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlahnya petinggi rangking menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Pada tahun 1825 serta tahun 1890 jumlahnya ini bertambah dari 73 jadi 190 petinggi Eropa.

Sejarah Penjajahan Yang Ada di Indonesia Merdeka

Skema pemerintahan kolonial Belanda di Jawa ialah skema yang direk (langsung) ataupun dualistik. Bertepatan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi yang berperan menjadi penghubung pada petani Jawa serta service sipil Eropa. Sisi atas susunan hirarki pribumi ini terbagi dalam beberapa aristokrasi Jawa, awal mulanya beberapa petinggi yang mengurus pemerintahan Mataram. Akan tetapi, sebab dikuasai penjajah beberapa priyayi ini sangat terpaksa melakukan kehendak Belanda.

Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tidak hadir tiada perlawanan. Saat Pemerintah Kolonial Belanda akan memutus untuk bangun jalan di tanah yang dipunyai Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk menjadi wali tahta Yogyakarta sesudah kematian mendadak saudara tirinya), ia memberontak dengan di dukung oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah serta ia membuatnya perang jihad. Perang ini berjalan tahun 1825-1830 serta menyebabkan kematian seputar 215,000 orang, sejumlah besar orang Jawa. Tetapi sesudah Perang Jawa tuntas – serta pangeran Diponegoro diamankan – Belanda tambah lebih kuat di Jawa di banding awal mulanya.

Tanam Paksa atau Skema Kultivasi di Jawa

Pertarungan dengan beberapa pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa serta Perang Jawa menyebabkan beban finansial yang besar buat Kerajaan Belanda. Ditetapkan jika Jawa mesti jadi satu sumber utama penghasilan untuk Belanda serta karenanya Gubernur Jenderal Van den Bosch menggerakkan dimulainya masa Tanam Paksa (beberapa sejarawan di Indonesia mencatat periode ini menjadi masa Tanam Paksa akan tetapi Pemerintah Kolonial Belanda mengatakan Cultuurstelsel yang bermakna Skema Kultivasi) di tahun 1830.

Dengan skema ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi export di Jawa. Ditambah lagi, pihak Belanda lah yang akan memutus type (serta jumlahnya) komoditi yang perlu di produksi oleh beberapa petani Jawa. Pada umumnya, ini bermakna beberapa petani Jawa mesti menyerahkan seperlima hasil dari panen mereka pada Belanda. Menjadi alternatifnya, beberapa petani terima kompensasi berbentuk uang di harga yang dipastikan Belanda tiada mempertimbangkan harga komoditi di market dunia. Beberapa petinggi Belanda serta Jawa terima bonus jika residensi mereka mengirim semakin banyak hasil panen dari waktu awal mulanya, karena itu menggerakkan intervensi top-down serta penindasan. Tidak hanya pemaksaan penanaman serta kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih tetap laku. Skema Tanam Paksa membuahkan keberhasilan keuangan. Pada tahun 1832 serta 1852, seputar 19% dari keseluruhan penghasilan pemerintah Belanda datang dari koloni Jawa. Pada tahun 1860 serta 1866, angka ini makin bertambah jadi 33%.

Sebelumnya, Skema Tanam Paksa itu tidak didominasi cuma oleh pemerintah Belanda saja. Beberapa pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan beberapa entrepreneur Tionghoa turut bertindak. Akan tetapi, sesudah 1850 – waktu Skema Tanam Paksa direorganisasi – Pemerintah Kolonial Belanda jadi pemain inti. Akan tetapi reorganisasi ini dapat buka pintu buat beberapa pihak swasta untuk mulai menguasai Jawa. Satu proses privatisasi berlangsung sebab Pemerintah Kolonial dengan setahap mengubah produksi komoditi export pada beberapa entrepreneur swasta Eropa.

Jaman Liberal Hindia Belanda

Sejarah Penjajahan Yang Ada di Indonesia Merdeka

Makin banyak nada terdengar di Belanda yang menampik skema Tanam Paksa serta menggerakkan satu pendekatan yang lebih liberal buat perusahaan-perusahaan asing. Penolakan skema Tanam Paksa ini berlangsung sebab argumen kemanusiaan serta ekonomi. Pada 1870 grup liberal di Belanda memenangi kekuasaan di parlemen Belanda serta dengan sukses menghilangkan beberapa keunikan Skema Tanam Paksa, seperti prosentase penanaman bersama kewajiban memakai tempat serta tenaga kerja untuk mengekspor hasil panen.

Grup liberal ini buka jalan untuk dimulainya satu periode baru dalam histori Indonesia yang diketahui menjadi Jaman Liberal (seputar 1870-1900). Periode ini diikuti dengan dampak besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial saat itu kira-kira mainkan peranan menjadi pengawas dalam jalinan pada pengusaha-pengusaha Eropa dengan penduduk pedesaan Jawa. Akan tetapi, walaupun golongan liberal menyampaikan jika keuntungan perkembangan ekonomi akan mengucur pada penduduk lokal, kondisi beberapa petani Jawa yang menanggung derita sebab kelaparan, kurang pangan serta penyakit tidak lebih baik dibanding waktu Tanam Paksa.

Era ke-19 dikenal juga menjadi era ekspansi sebab Belanda melakukan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, beberapa negara Eropa berkompetisi untuk mencari koloni-koloni diluar benua Eropa untuk motif ekonomi serta status. Salah satunya motif terpenting buat Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara – tidak hanya keuntungan keuangan – ialah untuk menahan beberapa negara Eropa lainnya ambil beberapa bagian dari lokasi ini. Pertarungan sangat populer (serta pertarungan yang sangat lama pada Belanda serta rakyat pribumi) saat periode ekspansi Belanda era ini ialah Perang Aceh yang diawali pada tahun 1873 serta berjalan sampai 1913, menyebabkan pada kematian lebih dari 100,000 orang. Akan tetapi, Belanda belum pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Toh, integrasi politik pada Jawa serta pulau-pulau lainnya di nusantara menjadi kesatuan politis kolonial sudah sejumlah besar diraih pada awal era ke-20.

Politik Etis serta Nasionalisme Indonesia

Sejarah Penjajahan Yang Ada di Indonesia Merdeka

Waktu perbatasan Hindia Belanda mulai serupa perbatasan yang berada di Indonesia sekarang ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 jika kebijakan baru, Politik Etis, akan diaplikasikan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang disebut pernyataan jika Belanda mempunyai hutang budi pada orang nusantara) mempunyai tujuan untuk tingkatkan standard kehidupan masyarakat asli. Langkah untuk sampai arah ini ialah lewat intervensi negara dengan cara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipropagandakan dengan slogan ‘irigasi, pendidikan serta emigrasi’. Akan tetapi, pendekatan baru ini tidak menunjukkan keberhasilan yang berarti dalam tingkatkan standard kehidupan masyarakat asli.

Politik Etis mengakibatkan resikonya yang besar. Komponen pendidikan dalam politik ini berperan berarti pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyiapkan alat-alat intelektual buat penduduk Indonesia untuk mengatur serta mengemukakan keberatan-keberatan mereka pada Pemerintah Kolonial. Politik Etis ini memberi peluang, untuk sejumlah kecil golongan elit Indonesia, untuk mengerti ide-ide politik Barat tentang kebebasan serta demokrasi. Karena itu, untuk kali pertamanya beberapa orang pribumi mulai meningkatkan kesadaran nasional menjadi ‘orang Indonesia’.

Pada 1908, beberapa mahasiswa di Batavia membangun asosiasi Budi Utomo, grup politis pribumi yang pertama. Momen ini dipandang seperti waktu kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal seperti ini mengawali kebiasaan politik kerja sama pada elit muda Indonesia serta beberapa petinggi pemerintahan Belanda yang diinginkan untuk menolong lokasi Hindia Barat sampai kemerdekaan yang hanya terbatas.

Bab setelah itu dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia ialah pendirian parpol pertama berbasiskan waktu, Sarekat Islam, pada tahun 1911. Sebelumnya, organisasi ini dibangun untuk mensupport beberapa entrepreneur pribumi pada entrepreneur Tionghoa yang menguasai ekonomi lokal namum Sarekat Islam ini lalu meningkatkan fokusnya serta meningkatkan kedasaran politik popular dengan tendensi subversif.

Beberapa gerakan terpenting yang lain yang mengakibatkan terbukanya pemikiran politik pribumi ialah Muhammadiyah, pergerakan reformis sosio-religius Islam yang dibangun pada tahun 1912 serta Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, pergerakan komunis yang dibangun pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di pergerakan ini lalu menggerakkan pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.

Sebelumnya, Pemerintah Kolonial Belanda mengijinkan pendirian beberapa gerakan politik lokal akan tetapi saat ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang terlihat dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat serta Sumatra Barat di tahun 1926 serta 1927) Pemerintah Belanda mengubahkan kebijakannya. Satu rezim yang relatif toleransi digantikan dengan rezim represif yang mendesak semua aksi yang disangka subversif. Rezim represif ini cuma jadi parah kondisi dengan meradikalisasi semua pergerakan nasionalis Indonesia. Beberapa dari beberapa nasionalis ini membangun Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 menjadi satu reaksi pada rezim yang represif. Maksudnya ialah sampai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.

Momen terpenting yang lain buat nasionalisme Indonesia ialah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang di hadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, mengatakan diri mempunyai satu tanah air, satu bangsa serta satu bhs. Arah utama dari kongres ini ialah menggerakkan persatuan pada golongan muda Indonesia. Didalam kongres ini lagu yang lalu jadi lagu berkebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan serta bendera nasional di waktu kemerdekaan (merah-putih) dikibarkan untuk yang kali pertamanya. Pemerintah Kolonial Belanda lakukan tindakan dengan lakukan aksi-aksi penekanan. Beberapa pemimpin nasionalis muda, seperti Sukarno (yang di masa datang jadi presiden pertama Indonesia) serta Mohammad Hatta (wapres Indonesia yang pertama) diamankan serta diasingkan.

Invasi Jepang ke Hindia Belanda

Penjahah Belanda cukuplah kuat untuk menahan nasionalisme Indonesia lewat cara tangkap beberapa pemimpinnya serta mendesak organisasi-organisasi nasionalis akan tetapi mereka tidak dapat menghapuskan sentimen nasionalisme yang sudah tertanam. Beberapa orang Indonesia, di lain sisi, kurang kuat untuk menantang pemimpin kolonialis serta karena itu memerlukan pertolongan di luar untuk merusak skema kolonial.

Pada Maret 1942, tentara Jepang, dibakar semangatnya oleh kemauan akan minyak, menyiapkan pertolongan itu dengan menempati Hindia Belanda. Walaupun sebelumnya diterima menjadi pembebas oleh masyarakat pribumi Indonesia, mereka selekasnya alami kesengsaraan dibawah penjajahan Jepang: kekurangan makanan, baju serta obat bersama kerja paksa dibawah keadaan yang menyiksa. Minimnya makanan terpenting dikarenakan oleh administrasi yang tidak kompeten, serta ini merubah Jawa jadi satu pulau penuh kelaparan. Beberapa orang Indonesia bekerja menjadi buruh paksa (dimaksud romusha) diletakkan untuk bekerja dalam proyek-proyek yang padat karya di Jawa.

Waktu Jepang menggantikan Hindia Belanda beberapa petinggi Belanda diletakkan dalam kamp-kamp tawanan serta digantikan oleh beberapa orang Indonesia untuk kerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih serta mempersenjatai banyak golongan muda Indonesia serta memberi nada politik pada beberapa pemimpin nasionalis. Ini memampukan beberapa pemimpin nasionalis untuk menyiapkan hari esok bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan paling akhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang dengan efisien akhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberi support penuh pada pergerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, serta sosial Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan satu masa baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno serta Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari sesudah penjatuhan bom atom di Nagasaki serta dua hari sesudah Jepang kalah perangnya.